Kerajaan Sunda Nusantara Yang Terlupakan

Menelusuri Jejak Sejarah Bangsa

KERAJAAN SUNDA NUSANTARA YANG TERLUPAKAN

Oleh : MASHENDRI

BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG MAMPU MENGHARGAI SEJARAH BANGSANYA, SECARA GEOHISTORIS BAHWA PADA SEKITAR 86 JUTA TAHUN B.C (± 86 JUTA TAHUN SEBELUM MASEHI) DARATAN / DANGKALAN / BENUA SUNDA MASIH MENYATU DENGAN DARATAN INDIA (ASIA) SAMPAI KE NEW GUINEA (PULAU PAPUA). BAHWA SEJAK ± TAHUN 130 A.C (TAHUN 130 SESUDAH MASEHI) DIMANA PADA SAAT ITU SUDAH ADA PEMERINTAHAN KERAJAAN MAHA RAJA SUNDA YAKNI SUNDA NUSANTARA (SUNDA ARCHIPELAGO) DENGAN IBUKOTA NEGARA DI SALAKA NAGARA (BANTAM / BANTEN) JAWA BARAT. KEMUDIAN KERAJAAN MAHA RAJA SUNDA BERLANJUT TERUS HINGGA SEKITAR ABAD KE-4 (EMPAT) YANG DI KENAL DENGAN NAMA KERAJAAN MAHA RAJA SUNDA TARUMA NAGARA DAN PADA SAAT ITU SUDAH DI KENAL OLEH KERAJAAN CHINA (TIONGKOK) DENGAN SEBUTAN LAFAD TIONGKOK CHINA MENYEBUTNYA TO LO MO.

Selanjutnya pada abad ke-7 (tujuh) perkembangan sejarah telah menunjukkan bahwa Kerajaan Maha Raja Sunda, Sunda Nusantara (Sunda Archipelago) berkembang dan ber-pusat di Kerajaan Galuh (Ciamis – Jawa Barat), kemudian pada abad ke-13 (tiga belas) pusat pemerintahan dipindahkan dari Galuh ke Pajajaran atau disebut Pakwan (Istana) Pajajaran. Sejak saat itu Kerajaan Maha Raja Sunda di daratan (Benua) Sunda di sebut juga Kerajaan Pajajaran dengan ibukota Pakwan Pajajaran (Bogor – Jawa Barat).

Setelah itu pada sekitar tahun 723 Masehi, pusat Kerajaan Maha Raja Sunda, Sunda Nusantara (Sunda Archipelago) bergeser ke arah timur, dengan sebutan Medang Kamulan, yang selanjutnya berkembang dan kelak menjadi Kerajaan Mataram.

Kemudian sekitar abad ke-16 (enam belas) wilayah kerajaan (Territory Sovereignty) telah mencakup pula wilayah kesultanan Demak (Jawa Tengah). Pada abad ke-16 ini, Kerajaan Maha Raja Sunda, Sunda Nusantara (Sunda Archipelago) telah berkembang lebih-lanjut yakni pada tahun 1513 – 1552 ketika pada masa pemerintahan Maha Raja / Emperor Seri Baginda Maha Raja Kanjeng Susuhunan Gunung Jati, Pusat Kerajaan Maha Raja Sunda, Sunda Nusantara (Sunda Archipelago) ketika itu berkedudukan di Charuban (Cirebon).

Kemudian sejak tahun 1552 pemerintahan Kerajaan Maha Raja Sunda diteruskan oleh Sultan Hasanuddin, dengan gelar Emperor Seri Paduka Yang Maha Mulya Baginda Majesty Kaiser Kanjeng Susuhunan Maulana Hasanuddin dan pusat pemerintahan bergeser dari Cirebon ke Sunda Kelapa atau Jayakarta (Jakarta sekarang).

Tampuk pimpinan Kemaha-rajaan Sunda Nusantara berlanjut terus turun-temurun sampai pada tahun 1753 – 1776 dan di pegang oleh Emperor Seri Paduka Yang Maha Mulya Baginda Maha Raja Majesty Kanjeng Sultan Abun Nasar Moehammad Arief Zainal Asikin, beliau beristrikan Kanjeng Ratu Sepuh, putri dari Susuhunan Mataram bergelar Prince Kanjeng Gusti Pangeran Harya Puger Susuhunan Paku Buwono I,

Dengan adanya pertalian melalui pernikahan tsb, maka pada dasarnya kekuasaan Kerajaan Maha Raja Sunda, Benua Sunda, Sunda Nusantara mencakup wilayah kekuasaan dari Daratan Sunda Malacca (Melayu dan Singapura) dan dari Jawa Barat sampai ke wilayah Kendal, Banyumas, Jepara dan seluruh Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Siam, Siak, Indrapura, dan Indragiri (Pulau Sunda Besar Andalas) serta Pulau Sunda Besar Borneo.

Pada tahun 1776 tahta Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara selanjutnya di pegang oleh putra tertuanya yakni Emperor Seri Paduka Yang Maha Mulya Baginda Maha Raja Majesty Kaiser Kanjeng Sultan Abul Mafachir Moehammad Alioedin I, yang memerintah pada sekitar tahun 1776 – 1810 (Kasus Pulau Banda), selain dari pada itu pada tanggal 4 Juli 1776 Amerika mendapat kemerdekaannya dari Kaiser Kanjeng Sultan Abul Mafachir Moehammad Alioedin I, melainkan bukan dari Kerajaan Inggris.

Pada tahun 1810 tampuk pimpinan selanjutnya di pegang oleh Kaiser Kanjeng Sultan Achmad, ketika itu beliau mengundang sahabatnya bernama Thomas Stanford Raffles, seorang Jenderal dari Kerajaan Inggris, untuk bersama-sama melakukan pelayaran ke Sunda Kecil (Pulau Banda) dalam rangka merayakan kemenangan Kemaha-rajaan Sunda Nusantara melawan penyerangan dari pasukan Kerajaan Perancis (thn 1810).

Sesampainya di Pulau Banda, dengan segala kelicikannya, T.S. Raffles membuang (meninggalkan) Sultan Achmad di Pulau Banda. Untuk melicinkan kepentingan politiknya, T.S. Raffles menghilangkan bukti sejarah lainnya dengan menghancurkan Istana Surosowan Banten. Kemudian pada tahun 1816, T.S. Raffles menyerahkan pendudukan (Annexation) administratif kolonial di wilayah Sunda Nusantara kepada Kerajaan Belanda yang diwakili oleh Herman William Daendels di Semarang.

Dari rangkaian peristiwa diatas (kasus Pulau Banda dan Semarang), dimulailah proses manipulasi Sejarah Kebangsaan Bangsa Sunda Nusantara, lalu berlanjut terus sampai diper-kenalkannya nama Indonesia hingga saat ini.

Pada awalnya nama Indonesia sesungguhnya diperkenalkan oleh G.W. Earl, selanjutnya diperkenalkan kembali oleh seorang Ethnolog Inggris bernama A.R. Logan, kemudian sejak tahun 1850 nama Indonesia dipopulerkan lebih jauh oleh seorang warga negara Jerman bernama Adolf Bastian. Setelah itu sekitar tahun 1889 – 1895, Prof. C. Van Vollen Hoven memperkenalkan nama Indonesia kepada para Ethnolog ketika dia mengambil gelar Guru Besar Hukum Adat di Asia Tenggara, atau tepatnya di Sunda Archipelago. Proses peng-hilangan (Manipulasi) Identitas Pemilik Kedaulatan (Owner Sovereignty) Negara Sunda Nusantara ini kemudian dilanjutkan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Multatuli, Soewardi Soeryaningrat dan kawan-kawan.

Berakhirnya masa penjajahan Kerajaan Perancis terhadap Kerajaan Belanda pada tahun 1815 yang ditandai dengan suatu Perjanjian Internasional di Vienna, dimana inti ke-sepakatan Kongres Vienna tsb menyatakan : “Pengembalian atau pemulihan (Rehabilited) seluruh hak dari pada bentuk Monarchy atau Kerajaan Berdaulat yang ada di seluruh pelosok dunia, baik yang pernah atau pun yang tidak pernah terkalahkan atau tertaklukkan”. Dengan demikian, sesuai hukum Internasional tsb, maka Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara yang secara administratif dikuasai (Annexation) oleh Hindia Belanda sejak tahun 1815 harus dikembalikan kedaulatan teritorialnya (Territorial Sovereignty).

Karenanya berdasarkan bukti sejarah bangsa tsb, maka mulai tahun 1815 seharusnya Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara adalah negara kerajaan yang bebas dan berdaulat penuh. Keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menduduki teritorial (Teritorial Annexation) Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara, ternyata telah mampu mengabaikan keputusan Kongres Vienna dan terus berupaya dengan segala cara untuk tetap bercokol di bumi Sunda Nusantara. Masalah ini telah menempatkan Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara dalam kasus persengketaan Internasional, sampai pada akhirnya dihentikan dengan terjadinya perang Asia Pasifik, dimana Belanda mengalami kekalahan melawan Kekaisaran Jepang, pada tanggal 5 Maret 1942.

Sejak kekalahan Belanda oleh Jepang dalam perang Asia Pasifik ini, selanjutnya Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara benar-benar bebas dan menjadi kerajaan berdaulat yang merdeka kembali sebagai suatu Bangsa Internasional yakni Bangsa Sunda Nusantara.

Sejalan dengan perkembangan sejarah bangsa, ternyata popularitas nama Indonesia juga telah banyak merubah pola pandang (persepsi) terhadap identitas / jati diri bangsa. Akibat dari keadaan ini, maka dalam masa pergolakan oleh sekelompok pelajar c/q Soekarno Cs melalui Partai Nasional Indonesia (PNI), istilah “Indonesia” mulai ditetapkan sebagai Identitas Bangsa dan Negara pada sekitar tahun 1923 dan puncak dari langkah-langkah manipulasi Sejarah dan Identitas Jati Diri Bangsa pada akhirnya terjadi mana-kala dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa saat setelah kekalahan Jepang oleh Amerika.

Kepentingan permainan politik tertentu untuk memanipulasi / menghilangkan Identitas Jati Diri Bangsa Sunda Nusantara tsb jelas tidak lagi memperhatikan kesepakatan / perjanjian Internasional, baik Kongres Vienna (1815) maupun The International Rule of Yalta (5 Februari 1945) yang menyatakan : “Bahwa selama dan sesudah Perang Dunia II atau Perang Asia Pasifik, menginstruksikan larangan terhadap setiap penyitaan wilayah (territory annexation) dari negara lain”.

Oleh karenanya bila mengacu kepada Kongres Vienna dan The Rule of Yalta, maka keberadaan kedaulatan (Sovereignty) Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara harus tetap ditegakkan berdasarkan Hukum Internasional, karena mengingat Republik Indonesia 1945 tidak memiliki dasar hukum secara Hukum Internasional, maka dengan demikian Republik Indonesia 1945 harus gugur dan Batal Demi Hukum.

Nama Bangsa, nama Bahasa dan nama Tanah Air sesungguhnya tidak dapat begitu saja di- proklamirkan atau di ganti / dipindahkan kepada nama lain. Nama Bangsa, nama Bahasa dan nama Tanah Air Sunda Nusantara adalah Jati Diri Bangsa yang merupakan kodrat serta ke-hendak hukum Allah SWT, oleh karena itu seyogyanya harus diupayakan secara bersama-sama penelusuran lintasan sejarah bangsa yang sejati, agar dapat mengetahui serta menemukan kembali Jati Diri dan Induk Bangsa.

Pendudukan atas wilayah (Territory Annexation) milik Kerajaan Sunda Nusantara oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1816, pada dasarnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum manapun, karena pendudukan tersebut jelas-jelas telah melanggar kesepakatan hukum internasional, hal ini sesuai keputusan yang telah ditetapkan dalam Kongres Vienna (1815). Pendudukan secara ilegal (Territory Annexation) ini pada akhirnya terhenti ketika Belanda dikalahkan dan menyerah kepada Kerajaan Jepang dalam perang Asia Pasifik, dimana penyerahan tersebut terjadi pada tanggal 5 Maret 1942. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara telah terbebas dari pendudukan bangsa asing (Belanda), baik itu pendudukan territorial (Territorial Annexation) maupun pendudukan administratif (Administrative Annexation) maka dengan demikian Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara telah benar-benar bebas dan merdeka.

Para pejuang bangsa pada saat itu, tanpa memperhatikan kebenaran sejarah bangsa masa lalu beserta kesepakatan-kesepakatan perjanjian internasional yang ada (Kongres Vienna, Prinsip Ethiopia, The Rule of Yalta) ditambah dengan adanya pemikiran-pemikiran yang berorientasi politik lainnya, melakukan langkah revolusi dengan memproklamirkan kemerdekaan . . . . . Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pejuang tsb, pada akhirnya mengulang kembali kesalahan bangsa asing (Belanda) berupa manipulasi sejarah bangsa yang berakibat hilangnya Jati Diri Bangsa yang sejati yakni Bangsa Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara, dengan sendirinya upaya pengenalan jati diri bangsa melalui pelurusan sejarah bangsa sesuai kesepakatan Hukum Internasional, mengalami penyimpangan kembali.

Pada peristiwa Class II (1949), Negara Republik Indonesia 1945 dikalahkan oleh pihak asing (NICA) yakni pada tanggal 7 Mei 1949, dan berdasarkan perjanjian Roem – Van Royen (1949) berganti nama menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wilayah kedaulatan (Territorial Sovereignty) hanya meliputi Jogjakarta sampai Jogjakarta (melainkan bukan Sabang sampai Merauke). Namun kemudian RIS Jogjakarta melakukan pendudukan (Annex-xation) atas kesatuan wilayah (Territorial Integrity) milik Negara Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara, Sunda Archipelago yang berdaulat dan syah (Legal Owner Sovereignty). Hal ini jelas-jelas telah melanggar kesepakatan / perjanjian Internasional yang ada.

Kemudian pada tanggal 22 Mei 1956, pihak penguasa pada saat itu melakukan pem-bubaran RIS, yang artinya adalah bahwa Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara sesuai Hukum Politik Internasional secara otomatis terbebas dari pendudukan pihak lain (RIS – Jogjakarta) sehingga bebas, berdaulat dan merdeka kembali. Namun pada kenyataannya penguasa pada saat itu ternyata membentuk pemerintahan baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan dijadikan Wawasan Nusantara, yang selanjutnya paling tidak sudah melakukan pendudukan (annexation) secara administratif pemerintahan atas wilayah kesatuan milik Negara Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara.

Melihat perkembangan sejarah bangsa yang cenderung selalu di manipulasi dari waktu ke waktu, serta mengacu kepada Hukum Internasional yang berlaku berdasar kepada :

a). Kongres Vienna Tahun 1815 ;

b). Prinsip Ethiopia Tahun 1938 ;

c). The Internasional Rule of Yalta, 5 Februari 1945 ;

d). Forma Autem Regimitis Mutata, Nox Mutator Ipsa Populus

Doktrin Uni Possidetis : Nec VI, Nec Clam, Nec Precario ;

e). Resolusi Internasional Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 ;

(artikel 1,2,3,4,& 5)

f). Prinsip Statute of Limitation (Lost of Limitation)

Maka pada tahun 1976, Pemerintah Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara mengajukan resolusi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional (MI), yang menyampaikan penjelasan keberadaan Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara.

Selanjutnya PBB dan Dunia Internasional ternyata masih mengakui keberadaan Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara dan pemerintahan Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara masih berlanjut. Pengakuan PBB dan Dunia Internasional tersebut masing-masing tahun ; 1970, 1976, 1985, 1991, 1992, 1993, 1995, 2001. . . . . dst 2005, 2006, 2007, dan sampai saat ini pun pengakuan Dunia Internasional makin bertambah kuat, hal tersebut tentunya bukan hanya kepada wilayah territorial (Territorial Integrity) milik Kerajaaan Maha Raja Sunda Nusantara tapi juga kepada pemerintahan dan Bangsa Sunda Nusantara, yang sampai saat ini tampuk Kekaisaran di pegang oleh ; Seri Baginda Abul Mafachir Moehammad Heroeningrat Siliwangi Al – Misri II.

Sebagai tanggung jawab moral anak bangsa yakni Bangsa Sunda Nusantara, sudah seyogyanyalah bila turut berperan-serta dalam upaya menemukan kembali Identitas Jati Diri Bangsa, melalui upaya pelurusan kembali sejarah bangsa yang telah menyimpang sekian waktu lamanya, sehingga mengakibatkan hilangnya Identitas Jati Diri Bangsanya yang sejati. Selanjutnya ajakan kepada segenap anak bangsa untuk secara bersama-sama mengupayakan proses pelurusan sejarah bangsa serta mensosialisasikan kebenaran sejarah bangsa demi terwujudnya kembali Negara Kerajaan Maha Raja Sunda Nusantara yang Merdeka, dan Berdaulat penuh dengan falsafah : ” Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh “, menuju keharuman Bangsa Sunda Melayu, sejak berabad-abad yang lalu merupakan Falsafah Negara Sunda Nusantara.

(Penulis adalah Pengamat Politik

Dan Pengamat Sejarah Global)

Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s